Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAl. 18
1. Apa faktor penyebab utama krisis kepartaian? Mengapa.?
Jawab :
Penyebab utamanya itu adalah sumber daya manusianya atau SDMnya, krisis kapabilitas SDM yang terdiri dari politisi partai itu tergambar ketidakmemadaian tingkat integritas, kompetensi pemimpin, pola kepemimpinan, dan kekuatan politik yang dimiliki oleh sebagian partai besar. Adanya manipulasi secara vulgar, kebohongan politik, penyalagunaan kekuasaan, argumen dangkal dan menyesatkan disakuntabel. Dan sebagainya.
2. Bagaimna program simpul demokrasi bisa ikut membantu permasalahan dalam krisis kepartaian.? Apa hambatan dalam proses ini.?
Jawab :
Program simpul demokrasi diera golbalisasi nampaknya membuktikan keberhasilan khususnya demokrasi liberal karena setelah lebih dua pertiga perjalanannya Indonesia merdeka itu di kendalikan razim-razim orde baru, tetapi demokrasi liberal menunjukkan tajinya dan berhasil di bandingkan dengan demokrasi rakyat sampai demokrasi terpimpin dan demokarasi pancasila dan untuk masalah hambatan itu tidak ada.
3. Adakah solusi lain.? Sebutkan dan jelaskan.?
Jawab :
Solusi lainnya mungkin kita bisa memperbaiki atau merevisi persyaratan untuk menjadi partai itu lebih disiplin, tegas, dan ekstra ketat agar tidak terjadi perilaku menipulasi politik dan nepatisme politik.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOKN HAL. 23-24
1. Benarkah sistem proporsional yang paling cocok untuk konteks Indonesia saat ini.?
Jawab :
Menurut kami mengenai masalah sistem itu tidak masalah, yang penting paling utama itu adalah sistem kinerja stuktrurnya (orang-orang yang menjalankannya) dan untuk mengenai sistem proporsional apakah cocok kalau menurut kami sangat cocok karena sistem penerapannya adalah kekuasaan yang di berikan kepada partai sangat besar.
2. Perluakah sistem proporsional ini di sempurnakan lebih lanjut.? Ungkapkan usulan anda!
Jawab :
Kalau menurut kami sangat perlu karena di mana masih keganjalan-keganjalan atau hal-hal yang ada pada sistem ini yang tidak baik terutama pada sistem daftarnya.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 25
1. Mengenai kuota/threshol dalam UU 12/2003 tentang pemilu membatasi pembiakan partai dan sekaligus menguntunkan partai-partai besar. Dalam mekanisme seperti ini, bagaimana seharusnya partai-partai besar mengelola kecenderungan oligarki internal agar proses revitalisasinya partai bisa terus bisa terus berlangsung.?
Jawab :
Mengenai kuota/threshold dalam UU 12/2003 tengtang pemilu, menurut kami mekanisme ini memang harus kita utamakan karena jangan sampai partai-partai yang masih belum layak untuk ikut bertarung dalam kanca politik, karena partai=partai di Indonesia semakin banyak sehinga membingunkan masyarakat yang mana betul-betul menjamin tuntutan hak mereka.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 26
1. Sebutkan beberapa alasan DPP memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan cara politik kepartaian dan wakil partai di dewan.
Jawab :
Untuk menjawab pertanyan ini tentu disini kita melihat kembali apa yang menjadi hak DPP, DPP kan merupakan puncaknya pimpinan partai secara struktur dialah pimpinan tertinggi suatu partai. DPP mempunyai beberapa hak seperti recall DPP juga yang membawahi fraksi, jadi wajar saja DPP memiliki kekuasaan yang sangat besar.
2. Perlukah kekuasaan DPP ini di batasi.? Mengapa dan bagaimana caranya.?
Jawab :
Untuk pembatasan kekuasaan DPP memang juga perlu di batasi, karena dia adalah pemimpin pusat, dia tidak usah mencampuri urusan partai yang terjadi di tingkat derah, kecuali kalau betul-betul masalah kepartaian yang terjadi di tingkat dearah itu tidak dapat diselesaikan oleh anggota yang ada di tingkat daerah tersebut dapat menyelesaikannya tidak usah di campuri
3. Bagaimana proses pembagian kekuasaan (power sharing) dalam struktur partai bisa di laksanakan.?
Jawab :
Masalah pembagian kekuasaan (power sharing) memang kadang-kadang pemerintah juga mekanisme yang dia buat itu salah, kadang-kadang dalam rancangan undang-undang pemerintah pusat saja yang terlibat didalam hal ini seharusnya pemerintah yang bekerja sama dengan partai-partai, sebelumnya juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan untuk partai kekuasaan pada masing-masing partai kan ada strukturnya dari pimpinan pusat hingga tingkat daerah dalam DPP partai harus kontak atau kerja sama dengan pimpinan partai yang ada di tingkat daerah agar tidak terjadi komflikinternal partai.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 29
1. Apakah anggota DPR/DPRD wakil rakyat atau wakil partai.?
Jawab :
DPR/DPRD itu adalah wakil rakyat bukan wakil partai.
2. Jika anda anggota suatu komisi yang harus ikut memutuskan suatu kebijakan, bagaimana anda akan bersikap ketika platform partai dan harapan konstituen pemilih berbeda.?
Jawab :
Kalau menurut kami apa yang menjadi kebijakan dan keputusan itu kan merupakan hasil dari masyarakat dan keputusan bersama jadi jika dalam hal ini entah itu platform partai berbeda dengan apa yang di putuskan atau apa yang sudah menjadi suatu kebijakan tidak dapat menerima itu kan sudah menjadi tugas suatu komisi.
3. Masyarakat pemilih sering mengeluhkan perubahan sikap para wakil rakyat, wakil ini tidak bisa menjaga kepercayaan publik setelah terpilih dan di angkat sebagai anggota dewan, bagaimana pendapat anda.?
Jawab :
Menurut nkami keputusan masyarakat saat masyarakat memilih wakil itu adalah hak mereka, nah disinilah letak kejelian masyarakat saat memilih wakil rakyat jangan karena faktor materi sehingga masyarakat memilih yang bukan kata hati mereka, jadi itulah resiko masyarakat kalau memilih wakil rakyat yang telah terpilih masyarakat mempercayakan anda betul-betul memperhatikan masyarakatnya dan untuk partai sendiri harus menfilter betul para calon-calon anggota partai yang dapat di percaya yang tidak berjiwa sosial, jadi intinya disini masyarakat yang menjadi penentu saat pemelihan berlangsung dan untuk wakil rakyat yang telah terpilih masyarakat mempercayakan anda untuk menyambung lidah mereka, jadilah wakil rakyat yang betul-betul memperlihatkan masyarakat dan untuk partai sendiri harus menfilter betul para calon-calon anggota partai yang dapat dipercaya yang tidak mempunyai sifat egosentrisme politik.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 47
1. Bentuk negara apakah yang menurut anda cocok untuk indonesia.? Fedral atau kesatuan.? Berikan alasan-alasannya mengapa anda menjatuhkan pilihan seperti itu.!
Jawab :
Kalau menurut kami bentuk negara kesatuan arena kapan Indonesia menjadi negara federal masalah atau problema yang dialami bangsa ini akan bertambah parah keputusan tidak lagi satu titik melainkan masing-masing mempertahankan argumen mereka masing-masing sehingga tidak ada titik temu kesepakatan bersama.
2. Mantan presiden Abdurahman Wahid pernah menyatakan bahwa persoalan utamanya bukanlah perdebatan mengenai negara kesatuan atau federal melainkan bagaimana kita menjalankan unitarisme dengan semangat federal. Apa komentar anda terhadap statemen ini.?
Jawab :
Statemen yang di utarakan oleh Abdurahman Wahid adan betulnya juga masalah kesatuan atau federal itu hal yang biasa, yang intinya disini bagaimana kita menjalankan pada pemerintah ini dengan semangat nasionalisme dan patritisme itulah hal yang terpenting yang harus di tanamkan dalam diri kita dan kita implemtasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercifta suasana kondusif di dalam negara kita.
3. Dalam pidatonya dalam sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan indonesia. Sukiman menolak negara federal karena tidak terpenuhnya persyarat berupa adanya negara-negara yang menbentuk negara federal itu. Sahihkan argumen ini menurut anda.? Beri alasan-alasannya.
Jawab :
Menurut kami bisa saja, karena memang terbentuknya suatu negara memang mempunyai beberpa persyaratan yang harus terpenuhi karena kapan ada satu persyaratan tidak terpenuhi maka tidak terbentuknya negara.
4. Ada teori yang mengatakan bahwa negara kepulauan, seperti indonesia, tidak cocok dengan bentuk federal, alasannya bagian-bagian negara terputus satu sama lain oleh jarak yang besar menurut anda.? Berikan argumennya.!
Jawab :
Menurut kami memang betul indonesia tidak bisa menjadi negara federal karena bagian-bagian negara terputus, sedangkan kalau kita lihat bersamaan bagian-bagian negara yang ada di Eropa dan Amerika kalau lihat bersama daratan mereka tidak terpisah jadi wajar saja kalau mereka menjadi negara federal, karena dari segi teritorial wilayah mereka tidak terpisah berbeda dengan kita yang wilayahnya di kelilingi perairan entah itu dari satu provinsi ke provinsi lain yang mungkin harus di tempuh dengan transportasi laut ataupun transportasi udara
5. Apa penilaian anda atas nota kesepahaman RI-GAMtermasuk implikasinya bagi NKRI.? Uraikan.!!
Jawab :
Menurut kami mengenai kesepahaman antara RI-GAM, memang itulah solusi terbaik karena kapan tidak ada kesepahaman mengenai Indonesia ini dan terus bentrok tidak ada persatuan meskipun masih belum membuat negara kita ini nyaman karena adanya hal seperti itu.
6. Selama ini Indonesia menerapkan peranti asimetri dalam susunan ketatanegaraannya dengan memberikan status khusus atau istimewah kepada beberapa daerah. Sebutkan daerah-daerah itu dan terangakan kekhususan dan keistimewaan masing-masing. Apa implikasi penerapan peranti tersebut bagi cita-cita negara kesatuan, menurut anda,?terangkan
Jawab :
Daerah yang mendapat kekhususan itu sperti di jakarta, jogyakarta, dan derah-daerah lainnya sekitar jabodetabek, sperti jakarta meskipun wilayah ini penduduknya sangat banyak tetapi di wilayah ini banyak tersimpan peristiwa sejarah-sejarah Nasional yang telah terjadi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda diwilayah terdapat banyak museum-museum bersejarah dan mungkin bisa di kunjungi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik dari wilayah ini dan untuk pada masa kolonial, meskipun hanya bekas Ibu kota tetapi wilayah ini menyimpan peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa kerajaan Indonesia, di sinilah juga letak kediamang Sri Sultan Homengku buwone 1x juga yang paling unik disini saat pesta perkawinan ala keraton yang sangat kental akan nilai-nilai luhur budanyanya indonesia.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 75
1. Setelah mengenai berbagai bentuk pemerintahan, yang manakah,menurut anda, yang paling cocok dengan kondisi indonesia.? Terangkan, mengapa anda sampai pada kesimpulan itu.?
Jawab :
Kalau menurut kami apa yang di anut sistem pemerintahan indonesia yaitu sistem presidensialisme itu cukup baik karna menurut kami seperti biarpun sistem apa yang di pakai oleh indonesia kalau memang orang yang menjalankannya tidak becus, percuma saja, jadi, menurut kami sistem presindensial sudah baik untuk indonesiacuman yang perlu kita garis bawahi disini adalah aktor-aktris pemerintah ini yang harus bekerja estra dalam menjalankan pemerintah.
2. Bentuk pemerintahan apapun yang dipilih, syarat-syarat tambahan apakah menurut anda yang di perlukan sehingga bentuk pmerintahan itu dapat bekerja dengan baik bagi kepentingan kemaslahatan rakyat.?
Jawab :
Untuk masalah ini yang perlukita cermati disini bahwa yang perlu adal;ah struktur penyelenggara negara yang perlu kita soroti karena bagaimana padapemerintahan bisa berjalan dengan baik kalau aparat-aparat pemerintahan itu bekerja dan betul-betul bekerja yang disini perlunya checks and balances untuk sistem kenirjapemerintahan kita.
3. Pendekatan consociational juga tercermin dari nama kabinet yang dipilih dari ketiga pemerintah yang terkahir. Sebutkan nama-nama kabinet itu, apakah pemerintah Habibie dapat juga disebut consociational.? Terangkan alasan anda.!!
Jawab :
Untuk pemerintahan Habibie yang hanya berjalan sebentar setelah Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden RI justru ini yang menyimpan pertanyaan apakah pak Habibie consociational atau tidak, tetapi untuk mencium kinerja pemerintahan pak Habibie pada masa jabatannya memang sangat sulit tapi menurut kami pak Habibie itu juga consociational karena di mana mengapa pak Harto memilih Habibie buka yang lain saja pada saat itu padahal kalau kita pikir pada saat itu pak Tri Sustrisno yang menjadi wakil pak Harto, tetapi ini masih menimbulkan kontroversip bagi kita semua.
4. Masih dalam kaitan kesepakatan itu, apakah tidak aneh bahwa di balik “pensakralan” negara kesatuan dan presidensialisme, MPR membahas suatu usul yang hendak memodifikasi kebebasan beragama .? aneh atau tidak aneh, berikan alasannya.!
Jawab :
Menurut kami aneh karena masa agama dimodefikasi, agama bukan kendaraan, bukan benda yang bisa dimodifikasi sesuai dengan selera. Agama itu menyangkut keyakinan, tetapi kalau masalah pemberian hak atau kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama itu baru memilih keyakinan, bukan urusan pemerintah tetapi urusan pribadi setiap masyarakat.
5. Apakah kegagalan semi parlementarisme di indonesia, yaitu sistem presindensialisme a’la UUD 1945 ‘Asli, lebih di sebabkan oleh sistemnya atau oleh faktor-faktor lain, atau oleh kedua-duanya.? Uraikan pendapat anda.!!
Jawab :
Kalau menurut kami yang salahitu adalah sistemnya karena pada masa itu presiden tidak dipilih langsung dan tidak ada jabatan perdana menteri ini menandakan sistem yang salah karena bagaimana pemerintahan mau berjalan dengan baik kalau struktur pemerintahannya saja tidak beres.
6. Apa pendapat anda tentang susunan kabinet SBY, apakah menurut anda seorang pengusaha juga berhak menduduki jabatan menteri.? Kalau berhal, apakah ada syarat-syaratnya, apapun pendapat anda, uraikan alasannya.!!
Jawab :
Kalau menurut kami masalah kaya entah dia miskin bukan masalah, yang penting dia mempunyai potensi menjadikan negara ini menjadi negara sejahtera dan yang paling terpentng juga ada semangat nasionalisme dan patriotisme didalam dirinya, tidak menerapkan sifat ego sentritisme ini di terapkan di dalam dirinya mungkin akan terjadi titik awal praktek KKN.
7. Przeworski menjagokan bentuk presidesialisme, sementara Lijpart menyokong bentuk konsensus. Bagaimana dengan Sartori? Apa penilaian anda tentang perspektif masing-masing?
Jawab :
Kalau dengan hal ini masing-masing ahli tentu mempunyai alasan tertentus sehingga mereka masing-masing mempertahankan apa yang mereka jadikan sebagai suatu argumen mereka tersendiri karena baik sistem presindensialisme maupun parlemen tarisme mempunyai kelebihan/kekurangan masing-masing.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK NHAL. 82
1. Menagapa terjadi erosi ideologi dikalangan partai politik?
Jawab :
Sebenarnya sangat sulit untuk menjabarkan kenapa hal ini bisa terjadi karena partai-partai sendiri yang telah meninggalkan komitmen ideologinya dan sebaliknyatapa pertimbangan-pertimbangan ideologis,pelanggaran ideologimengakibatkan menguatnya otonomi kepemimpinan partai terhadap basi organisasi dan basis pendukung
2. Apa akibatnya?
Jawab :
Akibatnya ada perubahan yang terjadi dalam tubuh partai,proses pemelihan dan proses legislasi, maka secara bertahap lembaga perwakilan kehilangan berbagai kemampuan dan kekuasaan yang sebelumnya telah dimiliki.
3. Menurut anda, bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap DPR saat ini? Jelaskan alasan anda,!!
Jawab :
Menurut kami kpercayaan publik terhadap DPR saat ini agak kurang karena masyarakat telah bersama bahwa DPR satini masih banyak harapan masyarakat yang belum di berikan, belum di buktikan DPR saat ini hanya sibuk mengurus diri sendiri, apa yang dijanjikan dan di iming-imingkan kepada masyarakat saat masih jadi calon wakil rakyat masih banyak yang belum di implemtasikan khususnya kepada masyarakat.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 94
1. Teks pengantar yang anda baca mengenai DPR dalam pertemuan ini menyoroti kondisi DPR dan relasinya dengan pemerintahan sekarang ini sudah berubah banyak ataupun secara sebtansi belum ada perubahan berarti? Jelaskan alasan anda.
Jawab :
Mengenai kinerja DPR saat ini sebagai wadah penampungaspirasi masyarakat DPR dan pemerintah saat ini tidak berubah justru secara subtansial belum ada perubahan yang signifikan, DPR saat ini mengotak atik Undang-undang tetapi tidak mampu merelesasikannya seperti apa yang nterhadap di dalam subtasinya meskipun sudah ada yang di buktikan ttapi baru nanya sebagian terlaksana masih banyak yang ada diluar sana yang harus di perhatikan oleh pemerintahan tetapi pemerintah saat ini justru sibuk dengan urusan sendiri jadi jangan heran banyak para demonstran berunjuk ras di depan kantor DPR karena mereka belum dijamah oleh tangan pemerintah.
2. Sitem pemilihan anggota DPR dan DPRD sudah berubah dan berbeda dengan yang di laksanakan ketikan teks pengantar diatas ditulis. Apakah perubahan dalam sistem pemelihan juga membawa perubahan dalam fungsi dan peran DPR?
Jawab :
Sebenarnya kalau masalah perubahan pemilihan itu tidak berpengaruh dengan peran DPR (wakil rakyat) karena pemilihan itu menyangkut mekanisme saja entah berubah atau tidak itu hak lumrah, tetapi peran DPR ini yang tidak boleh berubah sebagai wakil rakyat.
3. Diskusikanlah situasi DPRD dan relasinya dengan pemerintahan dikabupaten anda?
Jawab :
Masalah DPRD dengan aparat PEMDA itu sendiri mempunyai peran yang sama di dalam menangani masalah pemerintahan yang ada disetiap kabupaten di mana memang relasi kerja sama yang sangat penting disini karena DPRD dan pemerintah yang ada di kabupaten inilah sebagai ikon perubahan disetiap daerah masing-masing, khususnya di kabupaten Polewali Mandar sendiri sudah banyak program kerja yang sudah terlaksana dari segi sarana dan prasarana sudah ada yang terwujud dan dari segi infrastruktur seperti pembangunan jalan sudah terlaksana dengan baik tetapi itu baru beberapa persen selebihya masih banyak harus di penuhi untuk mensejaterhakan masyarakat diwilayah POLMAN itu sendiri.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 100
1. Komisi dalam DPR diciptakan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, namun komposisi keanggotaan dalam komisi mencerminkan dinamika partai politik,walaupun demikian, adanya dinamika dalam komisi ini akan menciptakan peluang yang dapat mendorong proses demokratisasi, mengapa? Apa hubungan antara sistem perwakilan dan upaya demokratisasi.!!
Jawab :
Tentunya mempunyai relasi karena di mana setiap anggota DPR atau perwakilan itukan di pilih melalui proses demokratisasi tidak ada unsur pasksaan tetapi betul-betul melalui pemelihan demokratisasinegara indonesiajuga adalah negara demokrasi, dan juga di mana setiap perwakilan tentu mempunyai tugas masing-masing di dalam pelaksanaan pemerintahan, bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik kalau suasananya tidak demokratis baik antara masyarakat atau antar perwakilan pihak-pihak negara lainnya.
Ø KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK HAL. 110
1. Faktor-faktor penunjang apa yang di butuhkan agar desentralisasi bisa ermakna dalam proses demokrasi?
Jawab :
- Terpenuhnya syarat secara administrasi, tertentu dan fisik
- Kerja sama dan rekomendasi untuk pihak pemerintah agar keabsahan atau legitimasi bisa berjalan dengan baik.
- Perluasan, koneksi,atau sistem dengan pihak pemerintah
2. Sebutkan ciri-ciri perilaku pejabat daeraqh yang di butuhkan agar kebijakan desentralisasi bisa mendorong proses demokratisasi di indonesia?
Jawab :
Pejabat daerah harus mendukung betul apa yang menjadi tujuan bersama agar proses pengembangan daerah bisa terlaksana dengan baik, menjalin kerja sama baik antara pemerintah pusat dengan masyarakat itu sendiri,mau membuka diri atau transparanterhadap segala aspirasi dan opini yang bersifat mebangun dan mengembangkan sistem kinerja yang baik.
3. Menurut UU No. 22/1999 pemberian kesempatan untuk melaksanakan, kewenangan dan pengamnbilan kebijakan lebih kepada badan legislatif daripada kepada badan eksekutif apa alasannya? Menurut pandangan anda, apakah selama ini pengaturan ini sudah efektif? Berikan alsan-alasan anda.!
Jawab :
Kalau menurut kami memang badan legislatif yang mempunyai kewenangan dalam hal ini tetapi setidaknya ada kerja sama antara badan legislatif dan eksekutif karena di mana pihak eksekutid jugakan sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya juga harus di libatkan dalam hal ini agar nantinya tercipta suasana yang demokratis.
Ø DISKUSI KELOMPOK HAL. 144
1. Bagaimana proses redefinisi peran militir dalam supremasi pemerintahan sipil di daerah anda.?
Jawab :
Mengenai masalah redefinisi peran militir khususnya di daerah kami sangat baik atau di bawah pengawasan (undercontrol) yang cukup tegas, dan teliti karena di aman militer sendiri di sini berperan sebagai pertahanan negara dan untuk menjadikan militer yang profesional terus di lakuykan penyaringan agar para aparat militer bisa profesional di dalam penanganan kenerja merekasebagai pertahanan negara keduanya sangat menjalin satu persatuan yang sangat erat, pemerintah memahami betul maknanya menjadi seorang militer yang betul-betul berjiwa besar.
2. Bagaimana anda memaknai fenomena militeristik di kalangan masyarakat sipil di beberapa daerah (misalnya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan penyelesaian masalah dengan cara-cara ala militer)? Apakah fenomena ini merupakan indikasi penguatan masyarakat sipil? Ataukah justru menunjukkan ketidak siapan masyarakat terhadap pemberlakukan supremasi sipil? Jelaskan alasan anda. Beri contoh-contoh dari daerah anda.!
Jawab :
Sebenarnya seperti ini yang perlu kita soroti disini bahwa masyarakat sperti belum betul memahami makna sebagai seorang militeristik mereka hanya melakukan initasi dari beberapa cara penyelesaian masalah yang di sekitar mereka,justru hal ini bukan penguatan bagi mereka justru hal ini bukan penguatan bagi mereka justru ini merupakan titik kehancurann bagi mereka sendiri sehingga tidak tercapai suasana yang damai dan kondusif.
DI SUSUN OLEH :
KELOMPOK :
Ø OKYAVIANUS : 20100101060
Ø M. ANSAR. N : 20100101062
Ø SARIPUDDIN : 20100101201
Ø HARIANTI : 20100101054
Ø FATMAWATI : 20100101093
UNIVERSITAS ASY’ ARIYAH MANDAR
JURUSAN FKIP/PKN 2011-2012
SEMESTER III
MATA KULIAH : SISTEM POLITIK INDONESIA
DOSEN : SYAMSUL ALAM
23.10
Amad Ansyar
.jpg)
.jpg)
